Darah Mama Agustina Ondou Menuntut Penjabutan Surat Izin  Blok Wabu di Intan Jaya

Darah Mama Agustina Ondou Menuntut Penjabutan Surat Izin  Blok Wabu di Intan Jaya
Mama Agustina Ondou umur 21 tahun, saat di evakuasi puskesmas Yokatapa, Sugapa, Intan Jaya, 9 November 2021

Merasa kurang puas dan cukup dengan terengutnya satu nyawa anak kecil yang tidak berdosa, Nopelius Sondegau (2thn) dan tertembaknya Yoakim Majau (5/6thn) pada 26 Sepetember 2021 dini hari, (https://suarapapua.com/2021/10/26/dua-anak-tertembak-dalam-kontak-tembak-tni-polri-dan-tpnpb-di-intan-jaya/, Rabu, 10-11-21-2021. Pukul. 15:39 wit). TNI-POLRI kembali membuat ulah lagi pada Selasa tanggal 09 November 2021 pukul 10:00 WIT di kampung Mamba Kabupaten Intan Jaya dimana seorang ibu bernama Agustina Ondou terkena desingan peluruh tak bertuan sebanyak dua tembakan yang menyasar tepat di pelipis mata dan menembus kesucian rahimnnya. Kabarnya beliau langsung diekcakuasi dari pinggir Kali Dogabu ke Puskesmas Yokatapa, Ibukota Kabupaten Intan Jaya oleh sejumblah pemuda, aparat pemerintah, anggota DPRD dan anggota TNI, (https://suarapapua.com/2021/11/09/breaking-news-seorang-mama-ditembak-di-kampung-mamba-intan-jaya/, Rabu, 10-22-2021. Pukul. 15:41 wit). Dan kabarnya korban yang ditembak saat pulang dari kebun sambil membawa sayur sebagai pakan keluarga di honai pengungsian ini, pada Rabu 10 November telah dievakuasi lebih lanjut ke Timika, (https://suarapapua.com/2021/11/10/mama-yang-ditembak-di-kampung-mamba-akan-dirujuk-ke-timika-hari-ini/, Rabu, 10-11-2021. Pukul. 15:43 wit).

Penembakan Tiga Warga Sipil Migani Sebagai Bentuk Ketidakprofesionalan TNI-POLRI Dalam Menagani Kasus Intan Jaya

Dari potretan kasus penembakan terhadapa warga sipil di Intan Jaya ini, di mana tiga orang tak berodosa menumpahkan darah, maka kita bisa melihat betapa tolol dan terkutuknya semua aparata militer yang menghujani Intan Jaya, dan zona konflik di Papua. Mereka semacam anak-anak jalanan atau bekas brandalan murahan yang dipungut di jalan dan dijadikan anggota TNI-POLRI oleh pimpinan Instansi Pertahanan Negara. Sungguh sangat memaluhkan fitra dan marwah TNI-POLRI dan mencemari nama baik instansi keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesalahan penembakan yang menyebabkan tertembaknya warga sipil tersebut menegaskan bahwa TNI-POLRI yang dikirim oleh pemerintah ke Papua itu tidak professional, terutama dalam hal berperan. 

Sejak kapan anak kecil di Papua menjadi OPM, KKB, SEPARTIS, MAKAR, dan TERORIS? Sejak kapan ibu-ibu di Papua memegan senjata dan melawan penguasa? Sebab jika TNI-POLRI itu cerdas dan professional dalam bindangnya, khususnya berperang, logisnya yang mereka lumpuhkan adalah dan hanyalah musuh/lawan, bukan warga sipil yang tak bersalah dan berdosa. Namun yang terjadi di Papua amat sangat kontradiksi dengan semua etika perang yang berlaku resmi di dunia, di mana selaluh warga sipil yang menjadi korban ketika kontak senjata terjadi antara TNI-POLRI dan TPNPB. Semua orang dibuat bingun kira-kira ratusan bahkan ribuan militer yang dikirim ke Papua itu lulus tes tembak-menembak atau tidak, lulus menggunakan senjata secara baik dan benar atau tidak, paham etika perang internasional atau tidak? Sangat aneh  aparat keamanan bangsa dan Negara ini, sungguh memaluhkan bila Pasunkan Garuda Indonesia bergelagak kepalawanan di luar negeri, namun di dalam negeri sendiri gelagak mereka tidak beda jauh dengan banci yang berseragam militer.

Lantas apa yang mau dibanggakan dari instansi keamanan dan pertahanan kita? Adakah sesuatu yang baik datang dari TNI-POLRI di Papua selama operasi militer di Ndugama, Intan Jaya, Maybrat, Pegunungan Bintang, Puncak Jaya, Yahukimo, dan beberapa tempat konflik lainnya mulai dari tahun 2018-2021?

Banjir Darah dan Tangisan Piluh Orang Asli Papua di Atas Tanah Sendiri

Berdasarkan data terbaru yang dipaparkan oleh Solidaritas Rakyat Papua Tolak Kekerasan Negara (SORAKPATOK) yang terdiri dari berbgai kelompok mahasiswa, pemuda, dan masyarakat menyampaikan bahwa hingga kini pengungsian di wilaya Papua per Januari 2018 hingga Nonvember 2021 berjumblah 50 ribu  warga, dan meninggal dunia 300 orang. Data ini dihimpun dari berbagai sumber data di beberapa wilaya yang mejadi zona konflik dalam kurun waktu 2018-2021, semisal di Nduga 50. 687 jiwa mengungsi, 307 orang dinyatakan meninggal dunia, dan 6 orang dinyatakan hilang. 

Di Puncak Jaya dengan operasi pengamanan pasca pembunuhan Kabinda Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Nugraha Karya, pada 24 April 2021, menyebabkan 319 orang mengungsi, dan 16 orang warga sipil meninggal dunia. Kasus Intan Jaya membuat 5. 859 jiwa mengungsi, 32 jiwa meninggal, dan 5 orang hilang dan diduga diculik oleh TNI, juga ada tambahan penembakan tehadap tiga warga sipil yang dua diantaranya meninggal dunia, yakni Nopelius Sondegau (2thn), dan Ibu Agustina Ondou (21thn), sementara satunya lagi sedang dalam proses pemulihan, Yoakim Majau (6thn). 

Kasus Maybrat pecah pada 2 September 2021 pasca penyerangan Koramil Kisor Distrik Aifat Selatan, telah membuat 2.321 jiwa mengungsi, dan 6 orang meninggal dunia, tambahan seorang wanita (22thn) meninggal dunia ketika berusaha melarikan diri, dan satu orang hilang. Kasus Pegunungan Bintang menyebabkan 188 orang mengungsi ke Papua New Guinea (PNG) dan Oksisbil Kota 283 orang. Kasus Yahukimo menyebabkan enam orang tewas dan sebagian warga mengungsi ke Polres.

Kekayaan SDA Papua Melegalkan Kematian ‘OAP’ Demi Trofit “Elit Ologarkis”

Motif kasus-kasus di atas yang menyebabkan tragedi kemanusiaan dilatarbelangkangi oleh adanya kepentingan deal ekonomi-politik di Papua yang dimulai sejak perjanjian Amerika hingga PEPERA 1969 dalam rangka menguasai Freeport. Selain itu ada pula kepentingan PT. INALUM di Ndugama, Blok Wabu di Intan Jaya, Blok A di Timika, Blok C di Pengunungan Bintang (Apli Apom), Blok D di Yahukimo, Food Estate di Merauke, , illegal logging di Maybrat, dan Bandara Antartika di Biak, (https://jubi.co.id/sorakpatok-300-tewas-dan-50-ribu-warga-papua-mengungsi/, Rabu, 10-11-2021. Pukul. 15:58 wit). Semua hal ini yang menyuburkuna krisi ekologis dan humanis di Papua. Maka dengan meminjam perpestif Rihcard Auty dalam teorinya Recourse Curse yang bermakna Kutukan Sumber Daya Alam atau Paradoks Berkelimpahan (1993), Auty berpandangan bahwa setiap daerah atau wilayah yang empuk menjadi target atau buruan kolonianisme, kapitalisme, dan imperialisme politik-ekonomi ialah wialayah-wilayah yang secara ekologis mengandung sumber daya alam (Meterial, Flora dan Fauna)  yang melimpah ruah; Tambang, Emas, Uranium, berlian, Minyak bumi, Rempah-Rempah herbal, dan lain sebagainya, (https://id.wikipedia.org/wiki/Kutukan_sumber_daya, Rabu, 10-11-2021. Pukul. 16:00 wit). 

Teori Auty tersebut di atas barangkali telah sedikit membuka wawasan kita bersama bahwasanya eksploitasi ekologis yang berlangsung massif, sistematis, dan brutal di Papua selama ini merupakan sebuah konsekuensi logis Papua sebagai sebagai wilayah yang secara ekologis memliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, sesuai dengan namanya sendiri Surga Kecil Yang Jatuh Ke Bumi. Maka tidak heran sudah sejak lama Papua menjadi target para Investor-oligarkis, kolonialis, kapitalis, borjuis, feodalis, dan imperialis asing maupun domestik bersama entek-enteknya di Jakarta, Jokowi, kedua putra Jokowi, Luhut Binsar Panjaitan, Erik Tohir dan kawan-kawannya, serta elit lokal, Lukas Enembe dan kawan-kawannya.

Darah Mama Agustina Ondou Memanggil Nurani Jokowi dan Lukas Enembe Sebagai Aktor Utama Konflik Demi “Papua Tanah Damai”

Dengan demikian elit lokal, nasional, maupun internasional memiliki dosa besar di tanah Papua, bahwa semua daarah dan tangisan rakyat kecil, lemah, miskin, tersingkir, dan terjajah di Papua merupakan buah dari dosa pihak-pihak bejat yang akal sehat dan hati nuraninya telah diracuni oleh hedonisme, materialisme, konsumerisme, pragmatisme, ultilitarianisme, dan temporalisme yang semu lagi instand sehingga insting seekor anjing gila lebih mulia ketimbang anugrah akal budi dan suara hati yang mereka miliki, mereka mafia yang kerasukan dajjal kerakusan absolut sepanjang hidup.

Sebagai Presiden RI dan Gubernur Papua, Jokowi dan Lukas Enembe bertanggung jawab penuh atas derasnya darah dan air mata yang tertumpah di tanah Injil Papua, sebab keduanya secara tahu dan mau, sadar dan waras, mengamini semua kejahatan, kekerasan, kekejaman, peperangan, penindasan, penderitaan, dan penjajahan di Papua terjadi berkepanjangan. Sehingga mewakili semua darah dan tagisan, bilur-bilur luka dua tembakan di tubuh seorang perempuan Migani, Mama Agustina menutut kepada Presiden NKRI dan Lukas Enembe Gubernur Papua sebagai dalang, actor ilnfisiable heand, dan produser prblemtika berkepanjangan di Papua agar segera mengehntikan segala bentuk prakter lusiverian di tanah Papua dengan menegakan HAM, mengadakan rekonsiliasi komprehensif, dan Dialog Damai Antara Jakarta-Papua, namun sebelum itu keduanya mesti;

Pertama, Menjabut surat ijin Blok Wabu di Intan Jaya, Blok A di Timika, Blok C Pegunungan Bintang (Apli Apom), Blok D Yahukimo, Inalum di Ndugama (Gunung Cartens), Food Estate di Merauke (MIFEE), dan Illegal Logging di Maybrat (Sawit).

Kedua, Membentuk tim investigasi HAM Indenpen dari Lembaga HAM nasional (KOMNAS HAM, Amnesty International, ILBYI, Lokataru, Kontras, WAHLI, LBH, dan Solidaritas Indonesia Bersihkan Indonesia), berkolaborasi dengan intnasi HAM dunia, minimal dengan Komisioner Tinggi HAM PBB (KT. HAM PBB) yang juga berencana menginvestigasi problematika HAM di Papua, sambil Pemerintah Indonesia menjawab 18 pertanyaan dari KT. HAM PBB yang telah dilayangkan pada 2018 silam.

Ketiga, Gubernur Papua segera usut Kasus Penembakan terhdap dua orang anak kecil di Intan Jaya, Nepelius Sondegau, Yoakim Majau dan Ibu Agustina Ondou. Juga tujuh kasus pelanggaran HAM yang diprioritaskan dan diyakini bisa kepercayaan atau trus bilding orang Papua terhadapa Jakarta: Tragedi Wamena 2001, Kasus Wasior Juni 2001, Peristiwa Wamena April 2003, Tragedi UNCEN Maret 2006, Tragedi Paniai Desember 2014, Aksi Tolak Rasis 2019, dan Pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani, (https://nasional.tempo.co/read/1433982/konflik-senjata-di-papua-belum-tuntas-ini-7-kasus-besarnya, Selasa, 10-11-2021. Pukul. 16:04 wit).

Keempat, Gubernur Papua dan Pimpina Gereja lintas dedominasi mesti mengajak dan mendesak seluruh stakeholders dan seluruh rakyak asli Papua unttuk mendukung dan menyukseskan penuh peluncuran Green State Vission atau Negara Hijau yang dicetuskan oleh United Movement Liberation For West Papua (ULMWP) di Glasgow pada 4 November 2021 dalam rangak merespon fenomena krisis ekologis di dunia dan khususnya di Papua yang semakin hari semakin kritis menuju ekosida atau pemusnahan ekologi, (https://www.youtube.com/watch?v=hsExsUV5Uwk, Peluncuran “Green State Vission” West Papua di COP26 Oleh Presiden Sementara Mr. Benny Wenda, Rabu, 11-10-2021. Pukul. 16:07 wit).

Kelima, Presiden dan Gubernur mesti mengadakan sebuah dialog damai anatara pihka Jakarta dan Papua yang dimediasi oleh salah satu instansi indenpenden. Sebelum itu kedua belah pihak dapar menunjukkan dan mengukuhkan Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2) dengan Sdr. Selpius Bobii Sebagai Mediator dan Jaringan Damai Papua (JDP) dengan Pater John Bunai sebagai Mediator, juga untuk pihak Jakarta pemerintah bisa menunjuk Ibu Adirana Elisabet sebagai Mediataor.

Sudah saat Presiden Indonesia Ir. Jokowi dan Gubernur Papua Lukas Enembe berserta jajaran politisi dan investor-oligarkis yang selama ini mengeksploitasi sumber daya manusia dan sumber daya alam Papua menuju genosida dan ekosida berhenti, menyadari kesalahannya, bertobat, ber-rekonsiliasi dan ber-kognisi dengan diri sendiri, alam, sesame, dan Tuhan, serta menembupuh jalan penyelesaian konflik Papua-Jakarta yang lebih bermartabad melalui sebuah dialog damai yang telah diperjuankan oleh alm. Pastor Dr. Neles Kebadabi Tebai, Pr dan alm. Dr. Muriddan Wijojo, agar tercipta “Papua tanah damai” sesuai kepentingan kedua dua bela pihak dan perdamaian semua orang. 

Penulis Siorus Degei,  Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua. 

Papua
Opini Papua

Opini Papua

Previous Article

Subtansi Pidato Lukas Enembe Dalam Pelantikan...

Next Article

Dialog Sebagai Ibadah Yang Aktual

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 27

Postingan Tahun ini: 82

Registered: May 23, 2021

Afrizal khoto

Afrizal khoto

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 88

Registered: Oct 25, 2021

Edi Purwanto

Edi Purwanto

Postingan Bulan ini: 14

Postingan Tahun ini: 50

Registered: Nov 8, 2021

Anton atong sugandhi

Anton atong sugandhi verified

Postingan Bulan ini: 12

Postingan Tahun ini: 28

Registered: Nov 25, 2021

Profle

Opini Papua

Pesan “Nabi Papua” Untuk Tanggal 1 Desember 2021   
Ada Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Banyuwangi, Begini Modusnya
Pemilik Tempuh Jalur Hukum Setelah Satpol PP Tutup Sepihak Usaha Peternakan
Persiapan Porprov 2022, Tim Volly Putra Karangasem Bali Latih Tanding Bersama Tim Volly Putra Banyuwangi

Follow Us

Recommended Posts

Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua, Apa Masalahnya?
Pesan “Nabi Papua” Untuk Tanggal 1 Desember 2021   
Tony Rosyid: Dukung Anies, Elektabilitas Nasdem Naik
Siaran Pers JDRP2-007/sp/XI/2021
Harta Alam Melegalkan Kematian 'OAP'