Ragam Konflik Papua: Sebuah Surat Kunjungan KT HAM PBB, Rekonsiliasi Damai, dan Dialog Damai

Ragam Konflik Papua: Sebuah Surat Kunjungan KT HAM PBB, Rekonsiliasi Damai, dan Dialog Damai
Foto Google

Desas-desus kasus kemanusiaan di Papua yang hingga hari ini sepertinya hanya masih menjadi tontonan semua pihak, khsusnya ELSHAM, Aktivis HAM, KOMNAS HAM, Jaringan Damai Papua, Pihak Pimpinan Gereja, Pemerintah (Pusat-Daerah), dan semua pihak yang selama ini mendorong solusi perdamaian di Papua. Memang patut diapresiasi bahwa sebagian besar lembaga HAM sudah buka suara dan melakukan investigasi dan advokasi.

Semisal LBH Papau di mana Sdr. Emmanuel Gobai dan kawan-kawan selaluh mengadvokasi kaum tertindas di hadapan peradilan Indonesia yang cacat, (https://jubi.co.id/pascakejadian-kiriwok-lbh-papua-pemanggilan-gerald-sokoy-mesti-sesuai-prosedur, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 10:53 wit). Ada juga Sdr. Haris Ahzar direktur Lokataru dan Aktivis HAM dan Sdri. Fatia Maulidiyanti Koordinator Kontras yang sempat membongkar kedok gurita bisnis gelap para Purna Wirawan TNI di Papua yang didalangi oleh Luhut Binsar Panjaitan dan dua anak Presiden Jokowi sebagai pemilik saham terbesar dan membuahkan somasi dari Luhut terhadap kedua pendekar HAM Indonesia itu.

Belankangan, akhirnya kasus ini mendapatkan titik klimaks yang mengejutkan, bukan saja skandal bisnis gelap Luhut saja yang terbongkar melainkan juga Anggota TNI dan Pejabat Negara lainnya yang menjadi kaki tangan Luhut dalam bisnis tambang di Papua dan Kaliamantan Timur secara detail disertai data dan nama-nama, hal ini dilayangkan oleh Mera Johansya dan kawan-kawan dari Koalisi Bersihkan Indonesia, sebuah koalisi yang di dalamnya terdapat berbagai Lembaga HAM di Indonesia, (https://www.suara.com/news/2021/10/08/154258/koalisi-bersihkan-indonesia-ungkap-gurita-bisnis-tambang-luhut-dan-pejabat-negara, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 10:56 wit).

Juga KOMNAS HAM Papua yang melakukan investigasi atas kasus kiwirok, (https://www.medcom.id/nasional/daerah/yNLPlL6N-komnas-ham-investigasi-posramil-kiwirok-papua, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 10:57). Pendeknya memang semua pahlawan kemanusiaan yang ada sudah melalukan semua apa yang bisa mereka lakukan demi perdamaian Papua. Namun bila perjuangan itu hanya berkisar hanya pada ranah mereka saja dan tidak menjurus pada perlawanan dan perjuangan semua pihak maka menyelesaikan kasus Papua itu ibarat seperti Merebus Batu tidak akan clear-clear. Sehingga tidak heran juga hingga hari kita masih disuguhi dan digegerkan oleh berita-berita pelangaran HAM di Papua yang aktual. Sebut saja kasus penembakan di Intan Jaya pada 26 Oktober 2021 yang menewaskan seorang balita Novilus Sondegau (2thn) dan Aim Mijau (5-6thn).

Selain kasus Intan Jaya ada juga beberapa kasus yang hingga hari ini menjadi buah bibir belaka dan sasaran berranda akun media sosial, yakni Kasus Ndugama, Banti-Timika, Puncak Jaya, Yahukimo, Maybrat, dan Kiwirok, (https://www.merdeka.com/khas/luka-lama-di-tanah-papua, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 11:11 wit). Kasus-kasus ini telah menelan banyak korban baik TPN-OPM, TNI-POLRI, Warga Sipil, Kerusakan Fasilitas Umum dan Pengrusakan Rumah Warga, dan Pengunsian massal akibat militerisme. Hingga hari ini kasus-kasus ini belum mendapatkan sentuhan penyelesaian yang utuh, penuh, dan menyeluruh dari Pimpinan Gereja dan Pimpinan Negara sebagai dermaga terakhir pengaduan nasip rakyat kecil dan kaum tersingkir. Sekali lagi semua aktivis HAM, ELSHAM, dan Pemerintah seakan-akan libur dari kepekaan dan kepeduliaan terhadap panggilan darurat dari tangisan dan darah dari rakyat kecil yang menjadi korban lantaran tidak mendepankan solusi damai.

Ada aksi maka ada reaksi, ada sebab maka ada akibat, ada masalah maka mesti ada solusi, ada api mesti ada air. Kini yang harus dilakukan oleh semua lapisan masyarakat, terlbih ELSHAM, Pemerintah, dan Jaringan Damai Papua ialah dan hanyalah mendorong solusi. Masalah ada, fakta dan data lengkap, maka soulusi harus mesti didorong oleh semua orang dan setiap lemabaga. Dari semua solusi terbaik yang ada, dirasa ada tiga Solusi yang perluh dipropangandakan, dipromosikan, disuarakan, dan diperjuangkan oleh semua pihak, yakni mendesak Kunjungan Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (KT. HAM PBB) ke Papua, Diadakannya Doa Rekonsiliasi Damai Untuk Pemulihan Papua, dan diselenggarakannya Dialog Damai.

Pertama, Mendesak Kunjungan KT. HAM PBB Ke Papua. Berdasarkan potret desas-desus kasus pelanggaran HAM di Papua saat ini, maka sangat perluh untuk menyambut kunjungan KT. HAM PBB ke Papua sesuai dengan resolusi Afrikas, Carrebean dan Pasifik (ACP), serta mendukung desakan dari 85 negara dan Senat Spanyol untuk membuka akses bagi KT. HAM PBB untuk berkunjung ke Papua tanpa alasan apapun, (https://suarapapua.com/2021/03/23/senat-spanyol-menyerukan-komisaris-tinggi-pbb-untuk-diizinkan-ke-papua-barat, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 11:17 wit). 

Pemerintah Indonesia juga harus berani, jujur, terbuka, dan secara bertanggumg jawab menjawab 18 pertanyaan dari KT. HAM PBB dihadapan komunitas Internasional yang tertera dalam dokumen CCRP/C/IDN/QOR/2 tentang List of issue prior to submission of the second periodic report of Indonesia sebagai suatu negara yang demokratis, pancasilais, hukum, dan modern terkait isu pelanggaran HAM di Papua yang sistematis, massif, aktif, dan produktif selama 59 tahun terkhir, (https://jubi.co.id/pbb-minta-indonesia-jelaskan-18-isu-ham-papua-ini-daftarnya, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 11:19 wit).

Namun karena takut, bermental cupuh, berkarakter rusak, dan bernyali kerupuk maka Pemerintah RI memakai isu Pandemik Covid-19 sebagai alasan, sungguh sebuah kabualan yang hanya bisa dilahirkan oleh “Negara Pseudo-Demokratis” dan rezim “Neo-Kolonialisme”, sebab mengapa PON XX di Papua yang meraup ribuan kunjugan dari 33 Provinsi Indonesia ditambah lagi jutaan populasi penduduk Papua saja dengan mulut berbusa-busa dikampenyekan agar disukseskan tanpa disiplin kontrol protokoler kesehatan yang ketat, bahkan ada kesan sepertinya Pandemik Covid-19 juga turut serta menyukseskan perhelatan PON sebab pada pra dan pasca PON XX di Papua eksistensi Pandemik Covid-19 hilang lenyap bahkan nihil sama sekali dari liputan publik, Pemerintah mesti mengklarifikasi hal ini, (https://jubi.co.id/jangan-gunakan-alasan-pandemi-covid-19-untuk-hambat-kunjungan-komisi-tinggi-ham-pbb-ke-papua, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 11:28 wit).

Sementara kunjungan dari KT. HAM PBB yang datang dengan Misi Kemanusiaan dan kedamaian, tidak seperti PON XX yang muatan deal ekonomi-politiknya kental dihambat dengan alasan Covid-19. Hal ini memperlihatkan “Kegilaan” rezim ini dalam meminpin kehiduapan berbangsa dan bernegara, sangat memaluhkan sekali PON XX yang bukan apa-apa getol disukseskan, namun kunjungan KT. HAM PBB yang penting diperhambat, Indonesia tidak bisa membatasi kunjugan KT. HAM PBB ke Papua, (https://jubi.co.id/ulmwp-indonesia-tidak-bisa-batasi-un-kunjungi-papua-dengan-alasan-covid, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 11:30 wit).

Kedua, Mendorong Seruan Doa dan Puasa. Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2) yang selama ini mendorong aksi Doa-Puasa serentak seluruh tanah Papua mulai dari Sorong sampai Samarai mesti menjadi perjuangan bersama. Semua pihak khsusnya dedominasi Gereja dan Keuskupan-Keuskupan di tanah Papua dan Pasifik bisa menjadikan seruan Doa-Puasa Ini sebagai bagian dari agenda memperkaya khasana iman umat dan memperindah wajah Gereja Papua dan Pasifik menyerupai Kerajaan Allah, (Panduan Doa Puasa 40 Hari 40 Malam Serentak Papua Barat dan PNG.pdf, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 11:31 wit).

Dalam konteks Problematika Papua hari ini. Semua pihak bisa mendukung, mendorong, mempropangandakan agar semua actor yang terlibat dalam konflik Jakarta-Papua, khususnya 9 aktor konflik yang sudah dipetakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dalam buku Papua Road Map yang terbit pada Maret 2009. Semua pihak itu mesti dicari, ditemukan dan dikumpulkan bersama-sama secara damai.

Kemudian semua aktor konflik tersebut diajak untuk mengadakan Doa Rekonsiliasi bersama-sama sebagai saudara setanah air, sebangsa, dan sebahasa, yakni Indonesia. Tidak ada salahnya dan bukan masalah jika sebagai satu keluarga semua actor konflik itu dengan kecerdasan akal budi dan kejernian hati Nurani yang ada berkumpul bersama untuk mengakui kesalahan, bertobat, mengambil komitmen-komitmen revolutif, restoratif, rekonstruktif-Positif, dan menjalankan semuanya dengan penuh konsistensi dan Passion of religion and intelegention sebagai manusia baru yang penuh damai, berkhlak mulia, berpikir positif, berkata bijak, berkehendak baik, dan bertindak jujur.

Ketiga, Menyelenggarakan Sebuah Dialog Damai. Setelah 9 aktor konflik telah dibaharui dalam roh dan kebenaran melalui Doa Rekonsiliasi dan Aksi Doa-Puasa dibawah payung JDRP2. Maka pada saat itulah moment paling strategis, realitas, dan praktis untuk merealisasikan Dialog Damai antara Pihak Jakarta-Papua yang yang selalam ini tersendat-sendat dan cenderung ke arah vakum pasca kepergiaan Pater Neles Kebadabi Tebai dan Alm. Muriddan Wijojo dengan dimediasi oleh pihak ketiga yang indenpenden. Mengapa moment tersebut adalah yang relevan untuk diadakannya dialog damai Jakarta-Papua.

Sebab karena hanya dalam situasi dan kondisi itulah kedua pihak yang bertikai dapat berdialog secara damai sebab melalui, oleh, dan dalam momen Doa Rekonsiliasi mereka sudah dibaharui secara rohani menjadi pribadi-pribadi yang penuh spirit kedamaian ilahi. Sehingga sebagai pribadi yang damai pasti orientasi, dinamika, dan dialektika kehidupannya hanya dan melulu tertuju pada kedamaian. Dengan demikan dialog yang diselenggarakan pun akan berjalan damai, dan solusi akhir yang disepakati bersama juga merupakan solusi damai yang terbaik demi kepentingan kedua bela pihak dan demi perdamaian semua orang, ((https://jubi.co.id/mari-coba-lagi-ramuan-mujarab-iniobat-konflik-jakarta-papua, Kamis, 28-10-2021. Pukul. 11:34 wit). 

Dengan demikan berpijak dari gejolak ragam problematika di Papua saat ini, maka semua pihka mesti getol, vokal, dan forntal mempropagandakan, mendukung, mendorong, dan mendesak terealisasinya solusi-soluis atas konflik Jakarta-Papua. Pertama, Mendesak Kunjungan KT. HAM PBB Ke Papua, Kedua Mendorong Aksi Doa-Puasa Untuk Pemulihan Papua yang digagas oleh Sdr. Selpius Bobii, dan yang terakhir Mendorong Terealisasinya Dialog Damai Antara Jakarta-Papua Yang Dimedias Oleh Pihak Ketiga Yang Independen.

Penulis Adalah Siorus Degei Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Papua

Opini Papua Hukum dan HAM
Opini Papua

Opini Papua

Previous Article

Tatap Masa Depan “Bangsa Papua” Bersama...

Next Article

Derita “Mama-Mama Papua” Dalam Terang “...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 27

Postingan Tahun ini: 82

Registered: May 23, 2021

Afrizal khoto

Afrizal khoto

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 88

Registered: Oct 25, 2021

Edi Purwanto

Edi Purwanto

Postingan Bulan ini: 14

Postingan Tahun ini: 50

Registered: Nov 8, 2021

Anton atong sugandhi

Anton atong sugandhi verified

Postingan Bulan ini: 12

Postingan Tahun ini: 28

Registered: Nov 25, 2021

Profle

Opini Papua

Pesan “Nabi Papua” Untuk Tanggal 1 Desember 2021   
Ada Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Banyuwangi, Begini Modusnya
Pemilik Tempuh Jalur Hukum Setelah Satpol PP Tutup Sepihak Usaha Peternakan
Persiapan Porprov 2022, Tim Volly Putra Karangasem Bali Latih Tanding Bersama Tim Volly Putra Banyuwangi

Follow Us

Recommended Posts

Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua, Apa Masalahnya?
Pesan “Nabi Papua” Untuk Tanggal 1 Desember 2021   
Tony Rosyid: Dukung Anies, Elektabilitas Nasdem Naik
Siaran Pers JDRP2-007/sp/XI/2021
Harta Alam Melegalkan Kematian 'OAP'