PON XX di Tengah Pengungsian

Presiden Jokowidodo Datang ke Tanah Papua kesekian kali untuk melakukan kunjungan kerja. Kali ini Jokowi datang untuk membuka Pekan Olahraga Nasional 20 Tahun 2021 di Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura, Papua. 

Banyak pihak mengakui berlangsungnya PON dengan mengangkat harga diri mereka. Banyak pihak juga yang menolak berlangsungnya PON di Papua lantas konflik yang berlarut. Bahkan ada yang menganggap biasa biasa. Saya yakin sebagian orang di kampung Kampung belum mengetahui apa itu PON. 

Baca juga: Propaganda LGBT Kian Masif, Bukhori Yusuf Dorong Pengesahan RUU KUHP

Kedatangan Jokowi di Papua dalam kondisi warga Papua dalam pengungsian, di Intan Jaya, Ndugama, Puncak, Kiwirok, Maybrat. Masyarakat dalam kondisi tidak aman dan damai. PON dilangsungkan dalam kondisi sebagian warga Papua ada dalam kondisi tidak aman dan damai.

Memang Jokowi nekat untuk membuka, Jokowi juga nekat menunjukkan sikap kerakyatan dengan mengunjungi mama mama. Itu hal baik dengan niat tulus. 

Baca juga: Dua Suporter Tewas di GBLA, Syaiful Huda Desak Pihak yang Bertanggung Jawab Diseret ke Ranah Hukum

Hanya saja Jokowi perlu tahu bahwa mama-mama yang nokennya Jokowi beli itu sanak saudaranya ada dalam penderitaan dan pengungsian.

Evoria PON yang menelan triliunan Rupiah itu tak sebanding dengan nasib generasi emas yang hari ini tidak mendapatkan pendidikan kesehatan dengan baik di daerah pengungsian. Mereka yang berada di daerah pengungsian itu mayoritas ibu dan anak yang harus dilindungi secara hukum internasional. 

Baca juga: Adang Daradjatun Usulkan Masalah Proses Eksekusi Perdata Ditarik ke Pusat

Namun faktanya mereka sedang berada dalam larut soal bayang bayang masa depan yang curam. Siapa yang bertanggung-jawab? Apakah TNI/Polri atau TPNPB-OPM? Atau orang Papua sudah tidak punya presiden lagi ? 

Negara harus bertanggungjawab atas semua konflik kekerasan bahkan pengungsian yang belum terselesaikan di Tanah Papua. Negara juga harus berani mengungkapkan siapa otak dibalik konflik kekerasan. Dari situ publik akan mengetahui siapa pelaku dan siapa yang harus diadili dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tragedi kemanusiaan dan pengisian yang terus berlangsung Tanah Papua. 

Baca juga: LaNyalla Ingatkan Tugas Suci Mahkamah Konstitusi

Jokowi sudah berjanji untuk menyelesaikan pelanggaran HAM berat yang terjadi di Paniai pada tanggal 8 Desember 2014 juga belum diselesaikan hingga sampai saat ini. 

Namun pengungsian di Maybrat Pegunungan Bintang, Ndugama, Intan Jaya, Puncak ini masyarakat sedang melarat. Presiden harus mampu menangani atau menghentikan tangisan orang Papua. 

Baca juga: Siaran Pers KNPB: Polres Jayapura Segera Bebaskan Steven Itlay, dkk

Mereka [Orang Papua] yang ada di kota akan mengagumi Presiden Jokowi sebagai pemimpin mereka karena Jokowi sering berjumpa dengan mereka, hanya sekedar berjabatangan dengan mereka. Tetapi bagaimana dengan mereka yang berada di pengungsian. Apakah mereka juga akan mengakui Jokowi Sebagai presiden mereka.Kalau Jokowi membiarkan masyarakat berlarut-larut dalam konflik kekerasan dan pengungsian. 

Tentu mereka akan jenuh dan siapapun presiden yang akan menggantikan Jokowi tidak akan mampu lagi merebut kepercayaan orang Papua. Orang Papua akan terus. Melawan sampai Papua Merdeka. Selain imbas dari perhatian pemerintah yang minim. 

Jokowi juga harus mampu menghentikan illegal logging, illegal mining yang terjadi besar besaran di Papua. Jokowi harus menangkap semua orang yang terlibat dalam praktek pencurian yang dilarang oleh 5 agama yang ada di indonesia.

Apabila orang Papua masih terus larut dalam konflik yang yang menjadi pertanyaan serius adalah Apakah benar orang Papua masih mempunyai presiden di Republik Indonesia ataukah memang presiden dipilih hanya untuk kepentingan kelompok suku tertentu kelompok bisnis kelompok kelompok mayoritas untuk suara-suara mereka didengar dengan mengabaikan suara-suara kaum minoritas yang sedang mengalami konflik peperangan bahkan pengungsian.

Penulis adalah Hengky Yeimo Jurnalis Jubi.co.id dan Koordinator Komunitas Sastra Papua (Kosapa).

Baca juga: Arsul Sani Tekankan Penegakan Hukum Tangani KKB Papua