Subtansi Pidato Lukas Enembe Dalam Pelantikan Bupati Nabire Sangat Menisbikan Problematika HAM di Papua

Subtansi Pidato Lukas Enembe Dalam Pelantikan Bupati Nabire Sangat Menisbikan Problematika HAM di Papua
Foto istimewa Gubernur Papua, Bapak Lukas Enembe S.IP

Senin, 08 November 2021 bertempat di Gedung Negara Papua Dok.5 Jayapura Gubernur Papua melantik Bupati Nabire terpilih Mesak Magai dan Wakil Bupati Nabire Terpilih Ismail Djamaluidin. Upacara pelantikan berlansung aman, Nyman, dan damai dengan protokol kesehatan yang ketat, (https://www.alinea.id/nasional/gubernur-papua-lantik-bupati-dan-wakil-bupati-nabire-b2cDE97Vo, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 21:22 wit). Namun ada sebuah hal aneh yang mesti ditelisik baik-baik oleh semua pihak terkait subtansi Pidato Gubernur Papua bapak Lukas Enembe yang mencederai harkat dan martabat warga sipil yang sedang menderita dan tertindas di Maybrat, Intan Jaya, Kiwirok, Ndugama, dan lainnya dengan hanya mengankat isu ‘corok’ dari seorang Yakobus Dumupa, Bupati Kabupaten Dogiyai, (https://papuaposnabire.com/article/read/10521-saat-lantik-bupati-nabire-gubernur-papua-tekankan-sejumlah-poin, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 21:32 wit). 

Bisa dimaklumi hal itu mendapatkan perhatian serius dari Gubernur Papua dan jika pemecatan Bupati Dogiyai sebagai teguran untuk bapak Yakobus Dumupa yang menikam istri ketujuhnya dan untuk bupati lainnya. Namun bila perkara keluarga bpk. Yakobus Dumupa ini yang dominan dibahas oleh orang selevel Gubernur Papua, menurut penulis merupakan sebuah bentuk ketidakprofesionalan beliau yang mengampuh kekuasaan tertinggi di tanah yang penuh lumuran darah dan tagisan rakyat kecil akibat eksploitas sumber daya alam, operasi militer yang radikal, brutal, dan fatal, pengungsian warga sipil yang massih, aktif, dan produktif dalam skala besar dan beransur-ansur, kematian orang-orang yang tidak berdosa dan berslaah akibat desingan peluruh aparat keamanan yang kocar-kacir.

Kita sebut saja kausus terbaru, yakni penembakan terhadap seorang ibu Agustina Indou (21) yang tertembak di pelipis mata dan perut saat pulang membawa sayur dari kebun, 09-11-2021. Pukul. 10:00 wit, (https://suarapapua.com/2021/11/09/mama-yang-ditembak-sudah-dievakuasi-ke-puskesmas-yokatapa-intan-jaya/, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 21:35 wit). Dan kasus-kasus besar di Papua sebelum kasus penikaman istri oleh bupati Dogiyai yang sama sekali luput dari Gubernur Papua; Kasus Maybrat, Kasus Kiwirok, Kasus Yahukimo, Tragedi Intan Jaya; Pembuhan Pdt. Yeremia Sanambani, Pembunuhan Katekis Rufinus Tigau, Pembunuhan Nopelius Sondegau (2 thn), dan Penembakan Yoakim Majau (5/6 thn), Kasus Ndugama, Kasus Puncak, dan tragedi-tragedi kemanusiaan lainnya, Khususnya 7 Kasus Prioritas yang telah dihare oleh KOMNAS HAM RI kepada MENKO POLHUMKAM yang hingga hari ini masih menjadi arsip usang, (https://nasional.tempo.co/read/768957/elsham-ratusan-kasus-ham-di-papua-cuma-satu-yang-diadili, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 21:37 wit). Jangankan itu 18 pertanyaan kasus Papua dari Komisaris Tinggi PBB (KT. HAM PBB) pada 2018 saja belum direspon apa-apa, (https://jubi.co.id/jakarta-belum-juga-agendakan-kunjungan-komisioner-tinggi-ham-pbb-ke-papua/, Selasa, 9-11-2021. Pukul. 21:40 wit), sedangkan kemunafikan NKRI sebaga Negara Cinta Damai terus dikoarkan oleh Anggkatan Boneka Bersenjata di Timur Tengah, sungguh memalukan bila dicernah dengan akal sehat dan hati nurani. Tujuh Kasus yang menjadi prioritas dan diyakini bisa menumbuhkan kepercayaan orang ke Pemerintah Pusat itu antara lain; Tragedi Wamena 2001, Kasus Wasior Juni 2001, Peristiwa Wamena April 2003, Tragedi UNCEN Maret 2006, Tragedi Paniai Desember 2014, Aksi Tolak Rasis 2019, dan Pembunuhan Pdt. Yeremia Zanambani, (https://nasional.tempo.co/read/1433982/konflik-senjata-di-papua-belum-tuntas-ini-7-kasus-besarnya, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 21:44 wit).

Selain itu juga ada Kasus Penangkapan dan Penahanan Sdr. Viktor F Yeimo yang dituduh sebagai dalang aksi rasisme di Jayapura yang berunjung anarkis 2019 silam. Padahal saat itu Gubernur berserta jajarannya sendiri yang membuka pintu Gedung Gubernur untuk menimbah aspirasi lansung dari rakyat Papua yang suara mereka disampaikan oleh Sdr. Victor Yeimo sebagai Juru Bicara Pusata KNPB, sebuah pergerakan sipil Papua, VY sendiri yang menyampaikan bahwa ia angkat mik karena dimintai oleh rakya Papua, (https://jubi.co.id/papua-victor-yeimo-saya-pegang-mik-pada-aksi-tolak-rasisme-atas-permintaan-rakyat/, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 21:47 wit). Mengapa ketika Sdr. Victor ditangkap semua elit yang terlibat, khsusnya bapa Gubernur tidak ada yang berani bersuara untuk mengklarifikasikan bahwa itu murni aksi bersama seluruh bangsa Papua yang beretnik melaneisa yang merasa dihina di Indonesia. 

Juga kasus Olfah Alhamid yang subtansi komentarnya di Kompas TV dalam Acara Rossi yang berhandagan dengan Direktur IYLBHI Sdr. Asifinawati, di mana OA dan Ali Mochtar Ngabalin seakan-akan menyepelehkan problematika kemanusiaan di Papua selama 60 tahun (https://www.youtube.com/watch?v=YHwsFiohOQ4, Ada Motif Bintang Kejora di PON Papua, Ini Kata Mereka-Rosi, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 21:54 wit), padahal muatan ini sangat kontra sekali dengan subtansi komentar bpk. Gubernur Papua sendiri dalam Mata Najwa menyikapi api rasisme yang membakar Papua-Papua Barat 2019 silam, ketika mengatakan kepada pihak Pemerintah Pusat agar tidak menyepelehkan kasus Papua, sebab kasus Papua bukan kasus yang sederhana, kasus Papua adalah masalah serius, bahwa selama ini Papua belum di-Indonesiakan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia, (https://regional.kompas.com/read/2019/08/20/14593321/gubernur-lukas-enembe-jangan-sederhanakan-masalah-papua, Selalasa, 09-11-2021. Pukul. 22:01 wit). Namun rupanya hal ini melukiskan bpk. Gubernur seperti anak kecil yang merenggeh meminta gula-gula rupiah kepada Jakarta, buktinya inkonsistensi menyelimuti segala gelagak perpolitikannya.

Apakah tragedi-tragedi kemanusiaan di Papua pra-kasus Bupati Dogiyai pernah digubris oleh bapa Gubernur Papua? Ataukah ini sebagai taktik untuk mengulingkan rezim Bupati Dogiyai yang kali lalu saat Pentahbisan 3 Imam di Mauwa-Dogiyai meminta Uskup Orang Asli Papua? Padahal Kasus Bupati Dogiyai itu terjadi dua minggu lalu? Mengapa ketika kasus itu mencuak Gubernur tidak lansusng bertindak? Mengapa kasus itu digubris ketika proses hukum sedang berjalan? Dan bila dibandingkan dengan tragadi kemanusiaan di Papua, maka apakah kasus penikaman terhadap istri Bupati itu lebih mencerminkan harapan warga masyarakat Papua yang tertindas dan terjajah selama 60 tahun? 

Hal-hal semacam ini menunjukkan ketidakprofesionalan Bapa Gubernur sebagai pemimpin yang sudah memimpin selama dua periode di Papua, LE seakan-akan menyepelehkan semua darah dan air mata yang tertumpah di Papua selama 60 tahun. Jangankan itu, semua tragedi kemanusiaan yang telah dibahas di atas saja sama sekali luput dari perhatian Gubernur Papua, tidak ada hal ikwal apapun dari Gubernur untuk meredam bara konfilik Papua, minimal perhatian kepada Para pengunsian di Maybrat, Intan Jaya, dan Ndugama diperhatikan, bahwa hak-hak asasi warga sipil Papua di daerah-daerah konflik dihargai, dihormtai, dan dijamin oleh Gubernur jika ia benar-benar Gubenur Papua, namun sayang ia condong memperlihatakan bahwa ia merupakan “Boneka Jakarta Yang Ulung di Papua”. 

Buktinya atas nama Gubernur Papua, bapak Lukas Enembe menerbitkan surata perijinan di Blok Wabu, (https://jubi.co.id/keuskupan-timika-minta-gubernur-papua-cabut-rekomendasi-wiupk-blok-wabu-di-intan-jaya/, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 22:04 wit). Jadi sebenarnya semua tragdei kasus kemansiaan di Papua dengan motif deal ekonomi-politik biang keladinya bukan orang luar, melainkan orang dalam, Kasus Blok Wabu di Intan yang menyebabkan penderitaan dan penindasan kaum feriferi merupakan salah satu contoh konkritnya. Dan hemat penulis bila Kasus Maybrat, Kiwirok, dan Ndugama ditelisik lebih jeli oleh Tim Investigasi Indenpen, maka biang keladinya yang adalah elit di Papua sendiri akan terbongkar. Sebab semua kesuburan probelmatika kemanusiaan di Papua ini menunjukkan adanya kepentingan elit lokal, nasional, dan internasional dalam diktat deal ekonomi-politik. Penulis sangat yakin bahwa bentuk kevakuman Gubernur Papua dan pejabat lainnya di Papua atas ragam konflik Papua juga kemisteriusan meninggalnya elit-elit pro-rakyat di Papua tidak jauh dan tidak terlepas dari konspirasi besar yang ditata halus oleh pihak elit lokal, nasional, dan internasional, dan di situ sebagai Gubernur Papua, Bapa Lukas Enembe turut menjadi aktor kunci. 

Sehingga pada dan dalam tulisan ini penulis merekomendasikan adanya dua badan atau tim investigasi khusus yang indenpenden untuk mempelajari kasus Papua, yang terbagi menjadi dua, yakni Tim Investigasi HAM terkait tragedi kemanusiaan di Maybrat, Kiwirok, Intan Jaya, Ndugama, Puncak Jaya, Yahukimo, dan wilayah Papua lainnya yang terindikasi kasus pelanggaran HAM, walau jarang direspon positif olej Menko Polhumkam, paling kurang kambing hitam di balik kasus Papua terungkap. Berikutnya Tim Investigasi Politik yang mempelajari motif di balik misteri kematian para elit Politik di Papua yang pro-rakyat.Kembali lagi ke pembahasan, semestinya subtansi Pidato Gubernur mesti menjurus ke hal-hal yang lebih subtansial dan esensial berdasarkan ralitas yang menimpah rakyat dan bawahannya. Bukan hanya mentok pada skandal asmara bupati Dogiyai, penulis menghemat bahwa niat Gubernur sangat baik namun itu sangat menyayat hati semua orang asli Papua yang detik ini mengalami penderitaan dan penindasan di atas tanah leluhur mereka sendiri. Ada beberapa langkah konkrit yang bisa ditempuh Gubernur dalam menyikapi krisis kemanusiaan di Papua;

Pertama, membiarkan kasus Bupati Dogiyai ditangani oleh hukum yang berlaku, dan jika memang dibutuhkan maka langkah pemecatan Bupati Yakobus Dumupa dapat diambil. Kedua, menindaklanjuti 6 desakan dari Pdt. Tilas Mom, Ketua Sinode terpilih terkait problematika kemanusiaan di Papua, (https://kabarpapua.co/6-sikap-ketua-sinode-kingmi-papua-tolak-pemekaran-hingga-blok-wabu/, Selasa, 09-11-2021. Pukul. 22:16 wit).

Ketiga, Gubernur mesti jantan untuk mencabut surat ijin blok wabu, sebab bila tidak maka Gubernur akan dikenang sebagai pemusnah etnis Melanesia yang serekam jejak denga Soeharto, Prabowo, Wiranto, Ali Murtopo, dan para mesin pemusnah etnis Melanesia lainnya di Papua.

Keempat, mengawal dan menuntaskan kasus penembakan terhadap Pdt. Yeremia Zanambani, Katekis Rufinus Pagau, Nopelius Sondegau, Yoakim Majau, dan Agustina Kindou, dan para korban lainnya selama terjadi operasi militer di Intan Jaya dan tujuh pelanggaran HAM prioritas di Papua.

Kelima, memastikan hak-hak dasar warga di Intan Jaya, Maybrat, Kiwirok, Ndugama, Puncak, dan wilaya lainnya yang masih dalam situasi pengunsian diperhatikan dengan baik sebagaimana HAM itu ditegakkan. Selain itu mendesak Pemerintah Pusat untuk menyambut kunjungan KT. HAM PBB ke Papua sebagai obat mujarab atas luka busuk pelanggaran HAM di Papua.

Keenam, mengajak dan mendesak seluruh stakeholder dan rakyat Papua-Papua Barat untukmendukung penuh peluncuran Green State Vision atau Negara Hijau yang dicetuskan oleh United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) di Glasgow pada 4 November 2021.

Ketujuh, mendukung tercipnya dua Tim Investigasi Indenpen untuk mengupas tuntas kasus pelanggaran HAM dan kematian misterius para elit pro-rakyat kecil di Papua. Juga bersinergi dengan 5 Keuskupan di tanah Papua untuk mengusut tuntas misteri kematian para imam pribumi.

Dengan demikian pelan tapi pasti gubernur akan tercatat sebagai pejuang kehidupan di tanah Papua. Namun bila tidak maka jangan heran sepanjang keturunannya bapa Lukas Enembe akan dikenan oleh bangsa Papua sebagai “Senjata Genosida SDM dan SDA Papua Yang Paling Sadis Sepanjang Masa” Bahwa bapa Gubernur akan dikenang sebagai sosok yang lebih ganas ketimbang HIV/AIDS, sosok yang paling berbahaya ketimbang Pandemik Covid-19, pribadi yang lebih kejam ketimbang senjata api dan rudal nuklir, sosok yang lebih buas ketimbang pirana. Singkatnya sosok yang mencatatkan bab hitam dalam buku perjalanan bangsa Papua dari masa ke masa. 

Sudah saatnya Gubernur mengajak pimpinan Gereja lintas dedominasi memojokan peran rekonsiliasi dan dialogis damai dengan bersinergi Jaringan Doa Rekonsiliasi Untuk Pemulihan Papua (JDRP2) dan Jaringan Damai Papua (JDP) dalam rangka memadamkan bara konflik berkepanjangan di Papua.

Penulis Siorus, Mahasiswa STFT “Fajar Timur” Abepura-Jayapura.

Papua
Opini Papua

Opini Papua

Previous Article

Dr. Neles Kebadabi Tebay ‘Baru’ Dari Dalam...

Next Article

Darah Mama Agustina Ondou Menuntut Penjabutan...

Related Posts

Peringkat

Profle

Achmad Sarjono

Syafruddin Adi

Syafruddin Adi verified

Postingan Bulan ini: 27

Postingan Tahun ini: 82

Registered: May 23, 2021

Afrizal khoto

Afrizal khoto

Postingan Bulan ini: 20

Postingan Tahun ini: 88

Registered: Oct 25, 2021

Edi Purwanto

Edi Purwanto

Postingan Bulan ini: 14

Postingan Tahun ini: 50

Registered: Nov 8, 2021

Anton atong sugandhi

Anton atong sugandhi verified

Postingan Bulan ini: 12

Postingan Tahun ini: 28

Registered: Nov 25, 2021

Profle

Opini Papua

Pesan “Nabi Papua” Untuk Tanggal 1 Desember 2021   
Ada Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Banyuwangi, Begini Modusnya
Pemilik Tempuh Jalur Hukum Setelah Satpol PP Tutup Sepihak Usaha Peternakan
Persiapan Porprov 2022, Tim Volly Putra Karangasem Bali Latih Tanding Bersama Tim Volly Putra Banyuwangi

Follow Us

Recommended Posts

Pengibaran Bendera Bintang Kejora Di Papua, Apa Masalahnya?
Pesan “Nabi Papua” Untuk Tanggal 1 Desember 2021   
Tony Rosyid: Dukung Anies, Elektabilitas Nasdem Naik
Siaran Pers JDRP2-007/sp/XI/2021
Harta Alam Melegalkan Kematian 'OAP'